2 days ago
1
BELUM genap setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah berkali-kali dihadapkan gelombang demonstrasi. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil turun ke jalan membawa berbagai isu mulai dari ekonomi hingga politik.
Aksi demonstrasi THR ojol dan Indonesia Gelap menjadi penanda, sampai teranyar ihwal demonstrasi soal tunjangan rumah DPR RI, yang berujung kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan karena terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025. Atas tragedi tersebut, sejumlah pihak, termasuk Prabowo turut berduka cita dan prihatin terhadap kejadian yang menimpa korban.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini,” ujar Prabowo dalam YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Di samping itu, sebagai catatan, terdapat beberapa demonstrasi besar yang sempat terjadi saat kepemimpinan Prabowo, antara lain:
Demo THR Ojol
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi di Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari 2025 menuntut aturan yang mewajibkan platform membayar THR bagi pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir. Ketua SPAI Lily Pujiati menyebut aksi ini juga disertai off-bid massal di berbagai kota sebagai bentuk protes terhadap platform yang dinilai meraup keuntungan besar tanpa memenuhi hak pekerja.
“Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” kata Lily dikutip dari Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pihaknya tengah menyiapkan regulasi THR untuk pengemudi ojek online. Ia menyebut pembahasan dengan penyedia layanan dan perwakilan pengemudi sudah dijadwalkan, meski detail mekanisme dan penghitungan THR belum diungkap.
Aksi Indonesia Gelap
Mahasiswa dan masyarakat sipil melebur dalam aksi Indonesia Gelap yang digelar serentak pada 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Palembang, Yogyakarta, hingga berbagai daerah lain, ribuan massa turun ke jalan menumpahkan kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Herianto saat itu menjelaskan, tagar Indonesia Gelap digemakan mahasiswa sebagai simbol kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai sarat ketidaktransparanan. “Banyak kebijakan-kebijakan itu yang gelap. Tidak terang ke masyarakat,” kata Herianto dikutip dari Tempo pada Selasa, 22 Juli 2025.
Kebijakan yang diprotes oleh massa aksi beragam, mulai dari masalah ekonomi, tunjangan dosen, hingga pemangkasan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, mereka menilai sikap Prabowo yang belakangan kerap meremehkan kritik publik, termasuk ucapannya “Ndasmu!” saat HUT Partai Gerindra, menjadi bukti pemimpin negara telah kehilangan wibawa. Para demonstran menilai dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Prabowo sudah membawa kebijakan yang “makin gelap” dan tak berpihak rakyat.
May Day 2025
Ribuan buruh memadati kawasan Monumen Nasional, Jakarta, untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis, 1 Mei 2025. Massa yang datang tergabung dalam sejumlah konfederasi besar seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Aksi ini diwarnai bendera serikat pekerja serta panggung orasi yang menyoroti isu upah layak dan jaminan sosial.
Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, terdapat enam isu utama yang akan dibawa dan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah menghapus outsourcing (tenaga alih daya), pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), upah yang layak, dan perlindungan buruh dengan mengesahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said pada Kamis, 1 Mei 2025.
Said mengatakan, tuntutan buruh juga termasuk pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset. Ia memperkirakan lebih dari 1,2 juta buruh di 30 provinsi terlibat dalam aksi serentak ini, dengan sekitar 200 ribu hadir di Jakarta.
Demo Pati 2025
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, mulai dari rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, perubahan hari sekolah menjadi lima hari, hingga pembubaran posko donasi aksi.
Meskipun sebagian kebijakan sudah dibatalkan, kemarahan warga tetap memuncak. Sudewo juga sempat menantang masyarakat untuk berdemonstrasi menolak kenaikan PBB.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial. Dalam video yang sama, Sudewo berujar dirinya tidak akan mundur dari keputusan menaikkan PBB-P2 meski didemo 50.000 masyarakat.
Ribuan warga, termasuk santri, mendukung aksi ini dengan donasi logistik berupa air minum, makanan, hingga hasil pertanian. Lantas, pada 7 Agustus 2025, Sudewo menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya. Ia menjelaskan, insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi dan menegaskan tidak pernah berniat menantang warga untuk melakukan aksi demonstrasi.
Demontrasi 25 - 30 Agustus 2025
Aksi bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia digelar di depan Gedung MPR/DPR/DPD pada Senin, 25 Agustus 2025. Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, petani, hingga masyarakat sipil menyoroti besarnya tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lain. Selain itu, Bila digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lainnya, penghasilan anggota DPR ditaksir bisa melebihi Rp 100 juta per bulan.
Aksi sempat ricuh setelah demonstran merangsek ke depan gedung parlemen. Polisi menembakkan gas air mata hingga massa berlarian ke jalan tol. Barikade aparat dengan tameng dan kendaraan taktis, termasuk water cannon, dipasang sejak pagi.
Selain isu tunjangan, massa juga menuntut pengusutan dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga malam hari, demonstran masih terus berdatangan ke kompleks parlemen.
Sekretariat Jenderal DPR mengimbau pegawainya bekerja dari rumah pada Kamis, 28 Agustus 2025, untuk mengantisipasi aksi buruh di depan Kompleks Parlemen. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya kebijakan kerja dari rumah bagi pegawai DPR. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah demonstrasi sejumlah elemen masyarakat pada Senin, 25 Agustus 2025, membuat para pegawai kesulitan keluar dari kompleks parlemen.
"Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH," kata Sahroni dikutip dari Tempo pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Di sisi lain, Partai Buruh bersama serikat pekerja membawa enam tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing, kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10 persen, hingga percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.
Namun demonstrasi berujung ricuh setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Insiden itu memicu gelombang aksi susulan pada 29-30 Agustus di DPR, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob. Massa sempat membakar fasilitas umum, merusak pagar DPR, hingga menutup jalan.
Lebih lanjut, aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dalam demo besar tersebut. Hingga 30 Agustus 2025, tujuh anggota Brimob telah ditahan dan menjalani pemeriksaan etik ihwal kematian Affan.
English (US) ·