DPRD Jawa Barat Serahkan Evaluasi Tunjangan Perumahan ke Kemendagri

RAPAT pimpinan DPRD Jawa Barat yang dihadiri pimpinan dewan dan ketua fraksi memutuskan untuk menyerahkan evaluasi tunjangan perumahan yang dipersoalkan sejumlah pihak pada Kementerian Dalam Negeri.

“Setelah kami membahas, para pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi, kami bersepakat, kami siap, tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa, 9 September 2025.

Iswara mengatakan rapat itu digelar setelah mencermati tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa maupun masyarakat Jawa Barat soal tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Iswara mengatakan tunjangan perumahan tersebut tercantum dalam salah satu pos anggaran dalam APBD Jawa Barat. “Tentunya karena tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Jawa Barat, evaluasinya nanti akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, kami siap untuk itu,” kata dia.

Konferensi pers tersebut digelar setelah Rapat Pimpinan DPRD Jawa Barat yang dihadiri ketua dan semua wakil ketua Dewan serta seluruh ketua dari 9 fraksi. Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa dan seluruh peserta rapat pimpinan hadir dalam konferensi pers tersebut. Buky hanya membuka konferensi pers tersebut dan menyerahkan semua penjelasan pada Iswara.

Saat ini, APBD Perubahan Jawa Barat tahun 2025 sudah diketok dan dalam proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. “Momentum ini berkaitan dengan evaluasi adalah momentum yang tepat sebenarnya karena saat ini APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 sedang dievaluasi oleh Kemendagri, sekali lagi ini timing-nya pas, kami akan menyerahkan seluruhnya pada Kemendagri,” kata Iswara.

Iswara mengatakan tunjangan perumahan menjadi salah satu item gaji anggota DPRD Jawa Barat terbesar. Nilainya sebesar Rp 62 juta bagi anggota dan Rp 64 juta bagi pimpinan.

"Tapi itu sebelum pajak. Dan pajaknya, pajak progresif 30 persen. Jadi kami menerimanya selama ini hanya Rp 44 juta. Sekaligus saya meluruskan,” kata Iswara.

Iswara mengatakan pemberian tunjangan perumahan tersebut legal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Aturan itu mewajibkan setiap anggota dewan berkedudukan di ibu kota provinsi dan pemberian fasilitas rumah negara.

“Dan kita tidak punya rumah dinas, jadi itu adalah hak yang kami terima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017,” kata Iswara.

Menurut Iswara, saat pengajuan tunjangan perumahan tersebut sudah disertakan pertimbangan hasil apraisal. Saat evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri, nilai tersebut tidak dikoreksi. “Kalau Kementerian Dalam Negeri tidak mengizinkan, tentu kami juga tidak akan menerimanya,” kata dia. "Kalau memang ternyata oleh masyarakat ini dianggap tidak patut, mencederai perasaan masyarakat, kami siap dievaluasi.

Iswara sempat menunjukkan rincian tunjangan yang diterimanya satu bulan sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, anggota Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan. Total tunjangan yang diterimanya mencapai Rp 92.660.557. Rinciannya, tunjangan representasi Rp 2,4 juta; tunjangan jabatan Rp 3,48 juta; tunjangan beras Rp 72.420; tunjangan PPh/Khusus Rp 33.137; uang paket Rp 240 ribu; tunjangan Badan Musyawarah Rp 217.500; tunjangan Badan Kehormatan Rp 217.500; tunjangan komunikasi intensif Rp 21 juta; serta tunjangan perumahan Rp 64 juta.

Dari total tunjangan Rp 92.660.557 tersebut, ada sejumlah potongan. Rinciannya PPh Pasal 21 gaji Rp 33.137; PPh Pasal 21 Tunjangan (komunikasi intensif dan perumahan) Rp 19,78 juta; potongan fraksi Rp 8 juta; potongan BPJS Rp 58.800; dan potongan arisan, iuran, dan bakti sosial IKIAD Rp 3,5 juta.

Iswara mengatakan ada perbedaan penghasilan dengan DPR, yakni anggota DPRD tidak mendapatkan honor. “Sekarang di DPRD itu tidak dikenal lagi honorarium, uang-uang rapat, dan seterusnya," kata dia.

Untuk dana reses, Iswara mengatakan seluruh pengelolaan di tangan Sekretariat DPRD. Untuk kebutuhan konsumsi, akomodasi hingga naraaumner saat reses, semua langsung dibayarkan oleh kesekretariatan.

“Anggota Dewan hanya mendapatkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)  Rp 420 ribu. Saya tidak dapat, karena saya dapilnya Kota Bandung. Saya mau 10 kali reses pun tidak dapat uang SPPD karena saya domisilinya di Kota Bandung,” kata Iswara.

Soal besarnya gaji yang diterima DPRD, Iswara mengatakan acuannya adalah gaji pokok gubernur Jawa Barat. “Gaji gubernur Rp 6 juta. Ketua dewan itu 90 persen dari gaji gubernur, wakil ketua 80 persen gaji gubernur. Jadi saya dapat gaji Rp 3,2 juta sebulan,” kata dia.

Besaran tunjangan DPRD turut menjadi sorotan setelah heboh tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Besarnya tunjangan legislator itu dinilai tak patut di tengah situasi ekonomi yang sulit bagi masyarakat.