19 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Industri Tanah Air berharap Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, diharapkan mampu menciptakan kebijakan fiskal yang lebih pro-growth atau pro-pertumbuhan dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan.
Hal ini dipaparkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin. Adapun, kebijakan fiskal yang dimaksud mencakup keringanan pajak, pembiayaan/kredit yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi.
"Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga perlu ditata agar industri dalam negeri lebih kompetitif," kata Saleh, dikutip Selasa (9/9/2025).
Dia juga berharap mampu membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan di sektor riil.
"Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.
Saleh pun menilai Menteri Keuangan perlu melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana, dan mendorong kepatuhan sukarela.
Selain itu, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri. Kemudian, dia menambahkan reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting. Hal ini untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya diharapkan juga dapat melakukan komunikasi yang terbuka, rutin, dan berbasis data sangat diperlukan.
"Forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri dalam hal ini baik Kadin maupun Apindo harus diperkuat sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan," papar Saleh.
Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri.
Secara luas, Saleh mengatakan Kadin memandang pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari dinamika politik dan kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global. Dan pergantian Kabinet merupakan hak pregroratif Presiden.
"Selama transisi ini, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan, agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan," ujarnya mewakili pengusaha.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Target Kemiskinan Ekstrem Melebar di 2026, Tidak Lagi 0%
English (US) ·