POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Aria Bima mengatakan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang harus dihormati. Ia mengatakan partainya tidak mempersoalkan keputusan Prabowo yang juga mengganti Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Aria Bima mengatakan Budi Gunawan bukan kader partai banteng meski mantan Badan Intelijen Negara itu dikenal cukup dekat dengan PDIP.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ia menegaskan, sikap PDIP tidak berubah dengan reshuffle kabinet tersebut, yaitu tetap berada di luar pemerintahan. "Kalau wilayah pemerintahnya, ada di wilayahnya Pak Prabowo. Itu saja," kata Aria Bima di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 September 2025. "Kami mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo, tapi positioning politiknya kami tidak dalam lingkaran eksekutif.”
Presiden Prabowo me-reshuffle lima anggota kabinetnya, pada Senin, 8 September 2025. Selain Budi Gunawan, empat menteri lainnya yang diganti adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Posisi Budi Gunawan diisi oleh pejabat sementara atau ad interim.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak mengatakan dengan spesifik alasan penggantian formasi kabinet tersebut. “Pertimbangannya evaluasi terus-menerus,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, pada Senin, 8 September 2025.
Adapun Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia pernah menjadi ajudan Megawati saat putri sulung Sukarno itu memimpin negara. Karena itu, kehadiran Budi Gunawan di Kabinet Merah Putih sempat dianggap sebagai representasi PDIP di pemerintahan Prabowo.
Di era Joko Widodo pada 2016-2024, Budi Gunawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara. Kepemimpinannya di lembaga intelijen itu digantikan oleh Muhammad Herindra di detik-detik terakhir sebelum masa jabatan Jokowi berakhir.
Ihwal pengganti Budi Gunawan sebagai Menko Polkam, Aria Bima meyakini Presiden Prabowo berpengalaman di dunia politik dan keamanan. Dengan demikian, Prabowo lebih berkompetensi memilih menteri pengganti Budi Gunawan. “Akan ada kriteria-kriteria, yang memiliki prasyarat untuk menjadi seorang Menko Polkam yang akan mengantikan Pak Budi Gunawan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Dihubungi secara terpisah, politikus PDIP Guntur Romli juga menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo. “Reshuffle tidak bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan karena posisi kami adalah penyeimbang,” kata Guntur, pada Senin, 8 September 2025.
Guntur menyebutkan, tidak ada kader PDIP di Kabinet Merah Putih, baik sebelum maupun sesudah reshuffle. “Tidak ada (kader masuk pemerintahan). Kami di luar pemerintahan dan sebagai penyeimbang,” kata dia.