Dino Patti Djalal Tak Dukung Indonesia Bayar Iuran BoP

MANTAN Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ia menolak Indonesia membayar US$ 1 miliar dolar atau setara sekitar Rp 17 triliun untuk iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

“Saya sampaikan saya tidak mendukung Rp 17 triliun kita bayar ke Board of Peace,” kata Dino kepada Tempo, Jumat, 6 Februari 2026.

Sebelumnya, Dino meminta pemerintah memikirkan ulang rencana membayar Rp 17 triliun untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian besutan Amerika Serikat itu. Dino mengingatkan bahwa Rp 17 triliun merupakan skala yang sangat tinggi untuk diplomasi Indonesia. “Rp 17 triliun itu adalah angka yang sangat fantastis dan sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah membayar dana sebesar itu untuk bergabung dengan organisasi internasional mana pun,” kata Dino melalui akun X, @dinopattidjalal, yang diunggah pada Sabtu, 31 Januari 2026. 

Dino menghitung Rp 17 triliun setara dengan 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat Asia, sama dengan 50 tahun iuran Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan dua kali lipat lebih banyak dari seluruh anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri. 

Uang Rp 17 triliun yang sama, Dino melanjutkan, juga setara dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh dua juta masyarakat kelas menengah di bagian bawah. “Karena itu, saya heran mengapa tidak ada perdebatan mendalam di DPR mengenai angka Rp 17 triliun ini,” kata dia.

Pada kesempatan terpisah, Dino menyebut Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis mengenai keputusan bergabung dengan Board of Peace besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dino beserta sejumlah mantan menteri serta wakil menteri luar negeri diundang untuk bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore, 4 Februari 2026. Persamuhan itu berlangsung sekitar empat jam. 

Dino Patti Djalal menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan satu-satunya opsi di atas meja terkait dengan perdamaian di Palestina. “Tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” ucap Dino di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam. 

Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menjelaskan, Dewan Perdamaian merupakan sebuah eksperimen. Dewan yang diinisiasi oleh Trump ini bukan obat ampuh yang serta-merta “menyembuhkan segala penyakit”.

Dino menilai selama agenda diskusi itu, Prabowo menunjukkan dirinya berpandangan realistis. Prabowo, kata Dino, melihat keterlibatan dalam Dewan Perdamaian memiliki risikonya sendiri. Adapun risiko terbesar itu adalah Israel. Sebab, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga duduk di kursi anggota Board of Peace.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan masih menunggu penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan dana tersebut. Namun ia yakin iuran itu akan dibiayai negara. "Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 28 Januari 2026.