1 day ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan ihwal usulan tambahan anggaran Kemenkop sebesar Rp7,85 triliun. Katanya, usulan tambahan anggaran itu sangat penting untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Mulai dari membangun sistem informasi manajemen koperasi, menyiapkan skema bisnis, hingga persiapan penyaluran produk koperasi ke pasar.
"Karena memang beban dari Kementerian Koperasi dalam rangka operasionalisasi Koperasi Desa itu sangat berat," kata Ferry saat konferensi pers usai melaksanakan prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Budi Arie Setiadi di Kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Selain kebutuhan operasional, anggaran tambahan juga diarahkan untuk memperkuat pelatihan bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ferry menyebut pelatihan yang sudah berjalan akan menjadi modal penting agar koperasi mampu menyusun proposal bisnis yang dapat didampingi oleh bank-bank Himbara.
"Tetapi pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi sudah berjalan untuk mempersiapkan pengurus-pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini siap untuk membuat proposal bisnis yang nanti akan didampingi oleh masing-masing bank Himbara," jelasnya.
Tak hanya itu, Ferry juga menyinggung soal pencairan dana Rp16 triliun dari pemerintah untuk modal usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dana tersebut bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 dan disalurkan melalui empat bank BUMN. Menurutnya, koordinasi dengan Kementerian BUMN serta bank pelat merah sudah dilakukan, bahkan kegiatan sosialisasi telah dimulai.
"Akhir minggu ini sebenarnya kami sudah ada kegiatan sosialisasi di Jawa Timur dengan Pak Wakil Menteri BUMN bersama dengan Bank Himbara dan untuk selanjutnya di minggu berikutnya akan kita lakukan di beberapa titik," terang Ferry.
Kendati demikian, dia menegaskan usulan penambahan anggaran Rp7,85 triliun itu masih berupa usulan, dan nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Badan Anggaran DPR RI serta Kementerian Keuangan agar sesuai dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
"Itu kan baru dibahas di rapat dengar pendapat. Tentu kita akan menyesuaikan juga dengan kondisi APBN kita. Tentu kita akan menyesuaikan dengan badan anggaran dan Kementerian Keuangan yang kemarin kami usulkan di Komisi 6 adalah merupakan usulan," katanya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kemenkop Akan Latih 240 Ribu Orang Jadi Pengawas Koperasi Merah Putih
English (US) ·