Mensos Sampaikan Tiga Mandat Prioritas Presiden di Jawa Timur

INFO NASIONAL - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Senin, 8 September 2025. Tiga mandat prioritas itu terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial.

Kepada para kepala dinas sosial, kepala sekolah rakyat dan koordinator kabupaten/kota pendamping PKH se-Jatim yang hadir, Gus Ipul menegaskan arahan ini harus ditindaklanjuti bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para stakeholders lainnya, untuk mencapai target pemerintah mengentaskan kemiskinan. “Lebih dari 52 persen penduduk miskin Indonesia berada di Pulau Jawa, dan Jawa Timur memikul tanggung jawab besar. Dengan data yang solid dan intervensi yang tepat, saya yakin penurunan kemiskinan bisa lebih tajam,” kata Gus Ipul di Aula BPSDM Provinsi Jawa Timur di Malang, Senin, 8 September 2025.

Hadir dalam kegiatan ini para bupati, wali kota, kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota, koordinator pendamping PKH, serta penyelenggara Sekolah Rakyat se-Jawa Timur.

Gus Ipul menjelaskan, sejak awal diberi mandat sebagai menteri, Presiden mengamanatkan penyusunan data tunggal sebagai acuan seluruh program bantuan dan pemberdayaan sosial, sehingga program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Dari situ lahir DTSEN yang kini wajib menjadi pedoman.

Pengelolaan data ini dilakukan oleh BPS, sementara Kemensos bersama pemerintah daerah fokus pada pemutakhiran dan validasi di lapangan, sehingga akurasi data terjaga. “Kita harus meninggalkan ego sektoral. Tidak boleh lagi ada bansos yang disalurkan tanpa berpedoman pada DTSEN. Data ini dinamis, setiap hari ada lahir, meninggal, pindah, atau berubah status ekonomi. Karena itu harus terus diperbarui,” ujarnya.

Ihwal pentingnya soliditas data untuk mengentaskan kemiskinan ini disampaikan Gus Ipul lantaran dalam 10 tahun terakhir (2014–2024), angka kemiskinan di Indonesia hanya turun 2 persen, salah satunya akibat data yang tidak sinkron. Dia mencontohkan, di Jawa Timur, lebih dari 3 juta penduduk masih berada dalam kategori miskin, terutama di Kabupaten Malang, Sumenep, dan Jember, sehingga diperlukan atensi khusus untuk menyelesaikan masalah ini.

Arahan selanjutnya dari Presiden yaitu terkait Sekolah Rakyat. Gus Ipul menjelaskan, berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Sekolah Rakyat ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Program pendukung di dalamnya meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Program 3 Juta Rumah, dan Kopdes Merah Putih. “Sekolah Rakyat bukan berdiri sendiri, tetapi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Ada tiga kunci memahami sekolah rakyat: memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” kata Gus Ipul.

Untuk program ini, Jawa Timur menjadi provinsi terbesar dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dengan 26 titik yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Angka ini menegaskan peran strategis Jawa Timur dalam mendukung program nasional penghapusan kemiskinan ekstrem.

Arahan ketiga dari Presiden, Gus Ipul melanjutkan, adalah Bansos tepat sasaran. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran lebih dari Rp500 triliun untuk subsidi dan bansos pada 2025.

Namun, sebagian masih belum tepat sasaran, sehingga diperlukan perbaikan dan komitmen bersama untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Di sini peran sentral dan sinergi antara kepala daerah, dinas sosial, dan pilar sosial diperlukan. 

“Dinsos menggerakkan, pilar sosial menggelorakan, dan bersama kita kobarkan semangat baru untuk Indonesia,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.

Selain tepat sasaran, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan paradigma baru, yaitu Bansos Sementara, Berdaya Selamanya. “Bansos PKH, sembako, dan PBI-JK hanya untuk yang paling membutuhkan. Selanjutnya mereka harus menuju kemandirian melalui graduasi lewat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Kami sudah mencoret lebih dari dua juta penerima yang tidak layak, termasuk ribuan orang yang menggunakan bansos untuk judi online,” ujarnya.

Gus Ipul pun mengajak seluruh pemangku kepentingan menyamakan visi dan langkah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “Sekolah Rakyat adalah jalan untuk mencetak generasi tangguh. DTSEN menjadi landasan intervensi berbasis data yang akurat dan bansos tepat sasaran akan memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Tiga mandat Presiden ini harus kita laksanakan bersama,” kata dia. (*)