1 day ago
1
SEJUMLAH orang yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki demonstrasi yang berakhir ricuh pada akhir Agustus kemarin.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Anggota Amnesty International Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan aktivis sebetulnya berjalan damai. Namun berubah ricuh dengan pembakaran fasilitas umum dan memakan korban jiwa.
Karenanya, akademisi, guru besar, pegiat demokrasi, dan pemuka agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa meminta Prabowo membentuk tim investigasi independen agar tidak ada fitnah dan tuduhan simpang siur.
“Kami mengusulkan tidak cukup hanya tim, tapi komisi yang independen,” kata Lukman setelah pertemuan tiga jam dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Lukman mengatakan, komisi independen tidak hanya diisi oleh orang-orang yang berintegritas, profesional dan mandiri, tetapi juga memiliki kewenangan kuat untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.
Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa bertemu Presiden Prabowo selama empat jam. Selain Lukman, mereka yang hadir antara lain Franz Magnis Suseno, Laode Syarif, Erry Riyana Hardjapamekas, Komaruddin Hidayat, Francisia Saveria Sika Ery Seda, M. Quraish Shihab, Omi Komariah, dan Gomar Gultom.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki demonstrasi yang menewaskan sejumlah orang.
Menurut Yusril, para pelaku sudah ditahan dan diperiksa oleh penegak hukum. Ia juga memastikan polisi sudah menangkap orang-orang yang terlibat dalam unjuk rasa akhir Agustus kemarin.
Yusril mengatakan, pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) memerlukan waktu untuk menyusun orang dan menunggu mereka bekerja mengumpulkan fakta-fakta. Sedangkan, kata Yusril, fakta-faktanya sudah jelas dan proses hukum sudah berjalan.
“Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TPGF, saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama. Kecuali, misalnya, negara diam tidak berbuat apa apa, baru dibentuk TPGF,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Padahal beberapa hari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai usulan gerakan tuntutan 17+8 agar membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian Affan Kurniawan sebagai langkah yang masuk akal. Affan adalah pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polri saat demonstrasi 28 Agustus 2025.
“Ya, saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu, 6 September 2025, dikutip dari keterangan tertulisnya.
Prabowo menyebut dari semua aspirasi masyarakat yang ia serap, beberapa masuk akal tetapi beberapa perlu diperdebatkan.
“Kami pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya kira banyak yang masuk akal. Banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ucapnya
Prabowo menilai usulan segelintir masyarakat yang masih bisa diperdebatkan adalah soal penarikan TNI dari pengamanan sipil. “Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan,” kata Prabowo.
English (US) ·