Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. "Para pembantu presiden diharapkan tidak hanya menyelesaikan tugas-tugasnya dan memenuhi harapan rakyat yang begitu tinggi, namun sekaligus juga harus menjadi pejabat publik yang bijak dan seksama," kata Haedar di Yogyakarta, Senin.
Haedar menyoroti keputusan reshuffle ini dilakukan hanya beberapa saat setelah rentetan demonstrasi massa disertai kericuhan yang menjalar di Tanah Air. Demonstrasi itu bermula karena salah satunya dari kebijakan-kebijakan yang tak berpihak dan sikap elite pejabat yang tak peka kondisi serba sulit yang dihadapi rakyat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Pejabat publik jangan lagi menunjukkan tindakan yang sembarangan, apalagi yang menyakiti hati rakyat, belajarlah empati dan peduli pada keadaan dan nasib rakyat yang hidupnya susah,” kata Haedar.
Ia menambahkan para pejabat baru di kabinet Prabowo, baik menteri dan wakil menteri saat ini memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Sebab mereka menduduki jabatan di tengah tajamnya sorotan dan aspirasi publik yang sangat tinggi pasca aksi demo dan kerusuhan beberapa saat lalu.
Sehingga, ujar Haedar, dalam aspek kemampuan di bidangnya maupun sikap moral selaku pejabat publik akan selalu dilihat publik. "Salah ucapan, gesture, dan sikap keseharian pun akan dinilai dengan penuh sensitivitas tinggi oleh publik," ujarnya.
Menurut Haedar, sudah saatnya para pejabat memiliki pola pikir berbeda dalam memandang dan mengemban jabatan publik. "Jabatan itu bukan kebanggaan, tetapi amanat yang sangat berat," ujar dia.
Haedar pun meminta mereka yang sudah dipercaya menjadi pejabat publik dapat sepenuhnya mengabdi untuk bangsa dan negara. “Sisihkan kepentingan diri dan apa pun yang dapat mencederai mandat untuk berkhidmat seutuhnya bagi rakyat,” kata Haedar.