Nepal masih bahas pembentukan pemerintahan sementara

Istanbul (ANTARA) - Perundingan untuk membentuk pemerintahan sementara di Nepal terus berlangsung, dipimpin oleh Kantor Kepresidenan negara itu, kata juru bicara militer, Jumat.

Brigjen Raja Ram mengatakan kepada Anadolu melalui telepon bahwa kantor yang "berkepentingan" "sedang mengurusnya," merujuk pada kantor Presiden Ramchandra Paudel.

Pada Kamis, Paudel mendesak semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama, dengan mengatakan bahwa sejumlah upaya sedang dilakukan untuk menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa.

Desakan untuk pembentukan pemerintahan sementara muncul setelah protes mematikan sejak Senin yang menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai ratusan lainnya, serta memicu penggulingan pemerintahan terpilih Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Para korban tewas termasuk tiga personel polisi Nepal, 21 pengunjuk rasa, 18 orang lainnya, dan sembilan tahanan, menurut polisi.

Kepala Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel "juga menghadiri diskusi" mengenai pengaturan yang diusulkan, imbuh juru bicara Ram.

Ketika ditanya mengenai jangka waktu untuk pemerintahan sementara, Ram menolak memberikan rinciannya, dengan mengatakan: "Departemen terkait akan memberikan jangka waktu untuk pemerintahan sementara."

Partai-partai utama Nepal, termasuk Kongres Nepal, CPN-UML, dan CPN (Maois), menyatakan bahwa pemerintahan baru harus mematuhi Konstitusi dan tidak membubarkan parlemen.

Namun, tokoh-tokoh lain, termasuk Wali Kota Kathmandu Balen Shah, mendesak agar badan legislatif tersebut dibubarkan.

Spekulasi berkembang, menyebut bahwa mantan kepala hakim Sushila Karki mungkin ditunjuk oleh Paudel untuk memimpin pemerintahan sementara.

Tentara dikerahkan ke seluruh negeri pada awal pekan ini setelah aksi kekerasan meningkat. Perintah larangan dan jam malam juga diberlakukan pada Selasa malam.

Pihak berwenang mengatakan lebih dari 14 ribu tahanan melarikan diri dari penjara selama kerusuhan. Sebagian besar korban luka telah dipulangkan dari rumah sakit.

"Situasinya semakin membaik dan badan keamanan berusaha memulihkan hukum dan ketertiban," kata juru bicara Ram.

Dia menambahkan bahwa pelonggaran jam malam diperpanjang menjadi lima jam di pagi hari, dengan tambahan waktu dua jam di malam hari untuk kegiatan sosial.

"Itu tergantung pada perkembangan situasi keamanan di lapangan," kata Ram ketika ditanya kapan pembatasan akan dicabut.

Sumber: Anadolu